Karawangexpres.web.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam melakukan efisiensi anggaran serta perampingan struktur birokrasi daerah. Kebijakan tersebut dinilai mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, hemat, dan berorientasi pada hasil. Apresiasi ini disampaikan Bima Arya saat kunjungan kerja ke Karawang, Jumat (7/11/2025).
Dalam keterangannya, Bima Arya mengungkapkan bahwa penataan birokrasi di Karawang berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang cukup besar.
“Ini kami apresiasi, karena kita ingin pemerintahan, terutama di daerah, berjalan lebih efisien. Kalau ada yang bisa dihemat, silakan dilakukan. Kehematannya bisa mencapai Rp100 miliar itu hal yang sangat baik,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh menghambat capaian kinerja pemerintah daerah.
“Saya titip agar perampingan ini jangan sampai mengganggu target kinerja. Struktur boleh ramping, tapi semangat dan pelayanan publik harus tetap optimal,” tegasnya.
Selain menyoroti penataan birokrasi, Wamendagri juga mendorong percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp3 miliar sebagai modal awal pinjaman bergulir bagi setiap gerai Kopdeskel.
“Sebagian dari dana ini sudah ditransfer untuk modal awal. Karena itu, percepatan pendataan aset lahan Kopdeskel sangat mendesak,” jelasnya.
Ia meminta Satgas Kecamatan, Kepala Desa, dan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang untuk bergerak cepat melakukan pendataan, dengan target ideal setiap unit memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi.
“Kita ingin agar semua lahan bisa terdata dan masuk ke dalam sistem. Tadi baru tujuh yang terdata, padahal ada lebih dari 200 unit. Kita harus kejar target itu,” pungkas Bima Arya.
Dengan kedua langkah strategis tersebut, Wamendagri berharap Pemkab Karawang dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.
(Redaksi)
